BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengklaim selama ini
menerapkan kebijakan yang tak menyerahkan sepenuhnya ekonomi ke mekanisme
pasar. Presiden pun menyatakan tidak ada keadilan dalam kapitalisme.
"Saya pegang teguh keyakinan bahwa pilihan ekonomi jangan sepenuhnya diserahkan ke pasar. Pasar sering tidak sempurna. Terbukti di mana-mana gagal. Kapitalisme pasar sering tidak melihat unsur keadilan," kata Presiden saat bersilatuhrahmi dengan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin ( 4/11/2013 ).
Namun, kata Presiden, menyerahkan
mekanisme kepada pasar juga bisa membuat ekonomi menjadi efisien. Dengan
menyerahkan sebagian kepada pasar, monopoli tidak mendapat ruang yang subur.
Segala sesuatu yang diatur pemerintah, kata dia, juga belum tentu baik.
"Oleh karena itu, perlu
kepatutan di mana pemerintah mendorong, membantu, menciptakan regulasi dan
infrastruktur. Kita juga analisis kalau pasar tidak melakukan, yah kita harus
sama-sama melakukannya," kata Presiden.
Presiden meminta dunia usaha membantu pemerintah
mengatasi permasalahan yang dihadapi rakyat. Contohnya, Presiden ingin agar
dunia usaha bisa menjaga stok komoditas kebutuhan rakyat agar harga stabil.
Peran pemerintah, ujar Presiden, adalah membuat regulasi atau mengucurkan
anggaran.
"Tidak fair kami lakukan semua tapi bisnis tidak
peduli bahwa ada sesuatu yang penting kita jaga. Stabilitas harga pangan
misalnya, energi, dan lain-lain. Sangat mungkin kita satukan. Tapi sekali lagi
dengan sinergi kita bisa atasi masalah," kata Presiden.
Analisis :
Dari
bacaan diatas dapat disimpulkan bahwa ekonomi jangan terlalu bergantung pada
pasar karena pasar itu tidak sempurna.
Sumber
:
Selasa,
05 November 2013 09:00 WIB
Tidak ada komentar:
Posting Komentar